MEDAN – Ratusan warga memanfaatkan momen reses Anggota DPRD Kota Medan, Dr M Afri Rizki Lubis SM MIP, untuk menyuarakan keluhan mereka terkait infrastruktur jalan yang rusak dan ketidakmerataan bantuan sosial (bansos).
Kegiatan yang berlangsung di Jalan Metrologi (Karya Kasih Ujung), Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, pada Minggu (22/2/2026) sore ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyatnya.
Reses Menjemput Aspirasi Warga
Mengawali acara, Rizki Lubis menjelaskan bahwa kegiatan reses merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh setiap legislator. Tujuannya adalah untuk menjemput aspirasi konstituen di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
“Reses ini adalah kewajiban yang diamanahkan undang-undang kepada wakil rakyat untuk menjemput aspirasi warga di daerah pemilihannya. Seluruh aspirasi ini kemudian akan kita tindak lanjuti dengan membawanya ke Rapat Paripurna DPRD Medan untuk diusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan,” ujar politisi Fraksi Partai NasDem tersebut di hadapan warga.
Keluhan Jalan Berlubang hingga Kesejahteraan Guru
Kehadiran Rizki Lubis disambut antusias oleh warga. Bergantian mereka menyampaikan keluhan dan harapan terkait pembangunan di lingkungan mereka.
Sunarti, warga Lingkungan 6 Pangkalan Masyhur, menyoroti kondisi jalan di wilayahnya yang tak kunjung diperbaiki. Padahal, pembangunan saluran drainase (parit) di Jalan Metrologi 6 telah rampung sejak tujuh tahun lalu.
“Sudah tujuh tahun lalu parit dibangun sampai Jalan Metrologi 6, tapi sampai sekarang jalan lingkungan kami belum juga diperbaiki,” keluhnya.
Tak hanya infrastruktur, Sunarti juga mempertanyakan penyaluran bansos untuk lanjut usia (lansia) dan anak yatim. Ia berharap bantuan tersebut dapat disalurkan secara merata kepada warga yang benar-benar berhak menerimanya.
Keluhan serupa datang dari Nuraidah Lubis. Warga ini memohon perbaikan Jalan Karya Muda yang kondisinya masih rusak parah. “Mohon segera diperbaiki, Pak. Agar warga lebih mudah beraktivitas melewati jalan itu,” pintanya sembari turut menyoroti bantuan untuk kaum janda yang belum optimal.
Sementara itu, Rina menyuarakan aspirasi dari sisi pendidikan dan ekonomi. Ia meminta agar bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) tidak hanya terfokus pada jalur pendidikan formal. Selain itu, ia juga mengkritisi minimnya sosialisasi terkait bantuan UMKM dan bantuan merah putih yang diterima masyarakat.
Aspirasi menarik disampaikan oleh Rini yang mewakili para pendidik. Ia meminta Pemko Medan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan guru Taman Kanak-Kanak (TK). Pasalnya, saat ini gaji atau honor guru TK di wilayahnya hanya berkisar Rp350 ribu per bulan, angka yang dinilai jauh dari kata layak.
Respons Cepat Rizki Lubis: Instruksi Perbaikan Jalan dan Bansos Merata
Mendengar berbagai keluhan tersebut, Rizki Lubis yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan (bidang pembangunan) langsung bereaksi. Ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Medan untuk segera turun tangan.
“Bila ada jalan yang masih rusak, segera diperbaiki. Apalagi ini keluhan warga yang disampaikan saat reses. Saya minta perbaikannya diprioritaskan,” tegas Rizki.
Terkait persoalan bansos, legislator Dapil 5 Kota Medan ini meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan beserta jajaran aparatur kelurahan untuk menyalurkan bantuan pemerintah secara profesional dan tepat sasaran.
“Jangan ada pilih-pilih warga. Yang berhak dan memenuhi syarat wajib mendapatkan bantuan. Saya akan memastikan hal ini berjalan dengan baik,” tandasnya.
Klarifikasi Dinas Terkait: Syarat Bansos dan Survei Perbaikan Jalan
Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Dinas Sosial dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan yang memberikan penjelasan teknis.
Marhamah, perwakilan Dinas Sosial Kota Medan, memaparkan bahwa warga penerima bansos harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya pada desil 1-4 untuk mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Jika warga merasa layak mendapatkan bantuan, mereka dapat mengajukan perubahan data dengan datang ke kantor kelurahan, membawa Kartu Keluarga (KK) dan foto kondisi rumah. Pihak kelurahan kemudian akan melakukan verifikasi kelayakan di lapangan,” jelas Marhamah.
Untuk mendapatkan bantuan KIP, lanjutnya, warga harus melampirkan kartu PKH. Kemudian, mengambil surat keterangan penghasilan dari kantor lurah dan mengajukannya ke Dinsos. Selanjutnya, Dinsos akan melakukan sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Sementara itu, Afrizal dari Dinas SDABMBK Kota Medan merespons positif keluhan warga. Ia menyatakan bahwa timnya akan segera melakukan survei ke lokasi Jalan Metrologi pada Senin (23/2/2026) besok sebagai langkah awal untuk proses perbaikan.
Komitmen Akhir: Mengawal Aspirasi hingga Terealisasi
Di penghujung acara, Rizki Lubis kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi yang telah disampaikan. Ia berjanji akan membawa semua masukan ini ke Rapat Paripurna DPRD Medan dan mengawal prosesnya hingga mendapatkan realisasi.
“Saya akan bawa aspirasi warga di reses ini ke Rapat Paripurna DPRD Kota Medan. Saya juga akan mengawal aspirasi warga hingga dilakukan perbaikan sesuai yang dibutuhkan. Saya minta OPD Pemko Medan agar bekerja sepenuh hati melayani masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan reses ini merupakan sesi kedua yang dilakukan Rizki Lubis di Medan Johor. Sehari sebelumnya, Sabtu (21/2/2026), ia juga menyerap aspirasi warga di Jalan Karya Kasih, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor. (Red)
