JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (GPA), Aminullah Siagian, mendesak Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai tidak mampu menangani persoalan banjir yang terus berulang dan semakin menyengsarakan masyarakat.
Desakan itu disampaikan Aminullah menyusul kembali terjadinya banjir besar di sejumlah wilayah Kecamatan Tukka, Badiri, dan Pinangsori, Tapanuli Tengah. Menurutnya, bencana banjir bukan lagi persoalan baru di wilayah tersebut, melainkan masalah berulang yang seharusnya telah diantisipasi secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Aminullah menilai, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya kepemimpinan Masinton Pasaribu dan ketidakmampuannya dalam mengambil langkah cepat, strategis, dan terukur untuk melindungi masyarakat.
“Masalah banjir di Tapteng tak kunjung rampung. Kami menilai Masinton sepertinya sengaja menghambat percepatan penanganan bencana banjir dan pembangunan hunian korban terdampak,” kata Aminullah, Kamis (23/7/2026).
Ia juga menyoroti sejumlah keputusan yang dinilainya menjadi hambatan terhadap rencana penanganan banjir dan pemulihan pascabencana. Di antaranya, persoalan izin pembangunan sungai yang melibatkan pihak swasta serta persiapan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana.
Menurut Aminullah, rencana penanganan sungai yang telah didorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pihak swasta dan pemerintah pusat belum dapat berjalan maksimal karena masih terkendala dokumen yang disebut belum ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Tengah.
Aminullah menegaskan bahwa jabatan kepala daerah bukan sekadar kehormatan politik, melainkan amanah untuk melindungi rakyat, terutama ketika masyarakat menghadapi bencana. Karena itu, ia meminta Masinton Pasaribu tidak mengedepankan kepentingan politik apabila hal tersebut benar-benar menghambat penanganan bencana dan pemulihan masyarakat.
“Ada kesan banjir di Tukka sengaja dipelihara dan menjadi objek pemerintah kabupaten. Jika tidak sanggup memimpin, sebaiknya mundur. Lihatlah kenyataan penderitaan korban banjir di depan mata!” tegasnya.
Aminullah juga mengkritik kondisi tanggul yang disebut telah jebol selama berbulan-bulan namun belum diperbaiki secara maksimal. Kerusakan tanggul tersebut membuat masyarakat semakin rentan terhadap banjir. Bahkan, hujan dengan durasi sekitar satu jam saja disebut sudah mampu menyebabkan air meluap dan merendam permukiman warga.
“Pemerintah Tapteng seharusnya tidak menunggu bencana terjadi berulang kali baru kemudian bergerak. Perbaikan tanggul, normalisasi sungai, penguatan sistem mitigasi bencana, serta pembangunan hunian bagi warga terdampak harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Aminullah juga mempertanyakan peran konkret Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mengatasi penderitaan masyarakat. “Saat ini masyarakat bertanya, apa yang menjadi kerja Bupati Masinton?” tanyanya.
Ia menilai masyarakat Tapanuli Tengah sudah terlalu lama menanggung penderitaan akibat bencana yang terus berulang. Rumah hanyut, harta benda hilang, aktivitas ekonomi terganggu, dan trauma masyarakat belum sepenuhnya pulih.
Menurut Aminullah, masyarakat tidak membutuhkan janji baru. Mereka membutuhkan tanggul yang diperbaiki, sungai yang ditangani, bantuan yang cepat, hunian yang layak, serta kepastian bahwa pemerintah hadir ketika rakyat berada dalam kondisi paling sulit.
“Fokuslah pada antisipasi bencana, perbaiki tanggul dengan benar, dan tepati janji. Jangan biarkan rakyat menderita sendirian,” ujarnya.
Aminullah menegaskan, kritik terhadap pemerintah bukan bentuk permusuhan, melainkan bagian dari kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penanganan bencana.
“Masyarakat Tapanuli Tengah sudah cukup menderita. Mereka membutuhkan empati, kepastian, dan keadilan, bukan rasa khawatir ketika menyampaikan keluhan,” pungkas Aminullah. (Red)