Kendalikan Inflasi, Daerah Diminta Optimalkan Program KAD

News198 Dilihat

KARO – Bupati Karo, Antonius Ginting mengikuti High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Utara yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30, Kota Medan, Jumat (14/3/2025).

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumut. Rapat tersebut untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang Idulfitri dan ketahanan pangan di Sumut.

BACA JUGA :  Box Pedagang Pakaian Kaki Lima Hilang Dicuri, Silvia Alami Kerugian Rp70 Juta

Wagub mengimbau kepada setiap daerah untuk mengoptimalkan Program Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) dalam upaya mengendalikan inflasi. Setiap daerah yang mempunyai produksi pertanian surplus, bisa menyuplai daerah-daerah yang defisit.

Selain KAD, kata Surya, upaya mengendalikan inflasi juga perlu dilakukan melalui pasar murah. Penyelenggaraan pasar murah ini perlu diperlukan sinergi antara kabupaten/kota, Bulog, produsen, dan distributor.

BACA JUGA :  MTQ KORPRI Terbesar Siap Digelar di Provinsi Kalimantan Tengah

“Pengendalian inflasi dalam jangka pendek yang harus dilakukan ke depannya dengan melakukan gerakan penurunan inflasi serentak, gerakan pasar murah serentak, gerakan menanam serentak, dan gerakan pangan murah serentak,” ucapnya.

Dalam rapat tersebut, Bupati Karo memaparkan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Karo.

Sejumlah upaya yang telah dilakukan antara lain Pasar Pangan Murah, melaksanakan pasar murah “Tiga Pedahi” (Pasar Pemantauan Data dan Inflasi), monitoring pupuk bersubsidi, monitoring Toko Pantau Inflasi (Toko Pedahi) dan sidak pasar bersama Forkopimda Kab.Karo.

BACA JUGA :  Viral Berita Kepling Datuk Kabu Difitnah, HR Akan Laporkan Wartawan dan 8 Media Online

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan meliputi Pengawasan harga barang, pengendalian pasokan barang, penggunaan teknologi informasi dan kerjasama dengan Stakeholder untuk mengendalikan inflasi. (TK-1)