MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan, Dr. Muhammad Afri Rizki Lubis, S.M., M.IP, mengajak masyarakat untuk tidak sekadar menghafal Pancasila, tetapi menjadikan nilai-nilainya sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern, mulai dari penyebaran hoaks, intoleransi, hingga potensi perpecahan akibat penggunaan media digital.
Ajakan tersebut disampaikan Afri Rizki Lubis dalam kegiatan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang digelar di Jalan Sembada III, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Minggu (12/7/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat materi “Makna dan Kedudukan Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara”.
Menurut Afri Rizki, perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Namun, perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru yang perlu disikapi dengan bijaksana.
Informasi yang belum tentu benar kini dapat menyebar dalam hitungan detik melalui media sosial. Perbedaan pendapat juga tidak jarang berkembang menjadi konflik, sementara semangat kebersamaan dan gotong royong menghadapi tantangan akibat meningkatnya sikap individualistis.
Karena itu, nilai-nilai Pancasila dinilai semakin relevan untuk menjadi pegangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Pancasila Bukan Sekadar Hafalan
Afri Rizki menegaskan, Pancasila bukan hanya simbol negara maupun rangkaian lima sila yang dihafalkan sejak bangku sekolah.
Lebih dari itu, Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional, pandangan hidup, sekaligus sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Pancasila harus menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nilai-nilainya harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga hingga kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan masyarakat untuk menghormati kebebasan beragama dan menjaga kerukunan. Sementara sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan pentingnya menghargai martabat setiap manusia tanpa membedakan suku, agama, ras maupun latar belakang sosial.
Sila Persatuan Indonesia, lanjutnya, menjadi pengingat bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah. Sebaliknya, perbedaan suku, agama, budaya hingga pilihan politik harus dipandang sebagai bagian dari kekayaan bangsa.
Adapun nilai musyawarah mengajarkan bahwa setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui dialog, sedangkan sila Keadilan Sosial menegaskan bahwa pembangunan harus memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat.
Warga Diminta Bijak Menggunakan Media Sosial
Dalam kegiatan tersebut, Afri Rizki juga menyoroti tantangan kebangsaan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
Penyebaran berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, hingga penggunaan media sosial untuk mempertajam perbedaan menjadi persoalan yang harus dihadapi bersama.
Masyarakat, menurutnya, perlu meningkatkan literasi digital dan membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya kepada orang lain.
Sikap kritis dalam menerima informasi dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kerukunan dan mencegah masyarakat terjebak dalam arus informasi yang dapat memicu konflik.
Pengamalan Pancasila Dimulai dari Lingkungan Terdekat
Afri Rizki mengatakan pengamalan Pancasila sebenarnya dapat dilakukan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
Menghormati tetangga tanpa membedakan latar belakang, mengikuti kegiatan gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, mematuhi hukum, menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, serta menggunakan media sosial secara bijak merupakan bentuk nyata penerapan nilai-nilai Pancasila.
Karena itu, penguatan ideologi Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun lembaga pendidikan.
Keluarga dan lingkungan masyarakat juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai toleransi, kepedulian, kebersamaan, dan tanggung jawab kepada generasi muda.
DPRD Harus Hadir Mengawal Kepentingan Masyarakat
Sebagai anggota DPRD Kota Medan, Afri Rizki juga menekankan pentingnya peran lembaga legislatif dalam menerjemahkan nilai-nilai Pancasila melalui kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Dalam fungsi legislasi, DPRD bertanggung jawab mendorong lahirnya peraturan daerah yang menjawab kebutuhan masyarakat. Dari sisi anggaran, penggunaan keuangan daerah harus dipastikan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Sementara melalui fungsi pengawasan, DPRD harus memastikan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain menjalankan fungsi kelembagaan, anggota DPRD juga dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan keteladanan dalam menjaga persatuan dan menghormati keberagaman.
Persatuan Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Afri Rizki mengingatkan bahwa persatuan bangsa tidak hanya dibangun melalui kebijakan pemerintah. Sikap dan perilaku setiap warga juga memiliki peran besar dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.
Ia pun mengajak masyarakat Kota Medan untuk terus memperkuat semangat gotong royong, menjaga toleransi, menghargai perbedaan, serta aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
“Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dengan menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, menghargai keberagaman, dan bersama-sama mengawal pembangunan, kita dapat mewujudkan masyarakat yang aman, harmonis, dan sejahtera,” pungkasnya.
Melalui kegiatan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut, diharapkan nilai-nilai Pancasila semakin membumi dan tidak berhenti sebagai konsep semata, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi digital. (Red)