Panyabungan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 Kabupaten Mandailing Natal (Madina) harus lebih adaptif, integratif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan.
Hal itu dikatakan Bupati Madina H. Saipullah Nasution saat menyampaikan arahan dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 dan RKPD tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Rabu (16/4/ 2025).
“Melalui forum ini, saya harapkan dapat menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap prioritas, sasaran dan program pembangunan daerah sehingga nantinya dapat diperoleh komitmen dari pemangku kepentingan pembangunan,” kata dia.
Bupati Saipullah menekankan kepada peserta untuk serius mengikuti kegiatan tersebut. Sebab, tujuannya adalah melahirkan program pembangunan yang dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas daerah.
RKPD tahun 2026, kata bupati, akan menjadi tahun pertama dari pelaksanaan program dan visi misi dwitunggal Saipullah-Atika. Pembangunan di tahun depan berfokus pada akselerasi program prioritas yakni peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, ketahanan pangan, tata kelola pemerintah, dan pelayanan publik dengan sinkronisasi prioritas nasional dan Provinsi Sumut.
“Visi RPJMD Madina tahun 2025-2029 yaitu: melanjutkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk Madina maju dan madani, dapat diwujudkan,” tegasnya
Bupati Saipullah berharap konsultasi publik ini mampu memperkuat kolaborasi dalam membangun Madina yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. “Mari bersama-sama mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok,” pesan bupati.
Konsultasi publik ini merupakan tahapan dari penyusunan rencana kerja pembangunan dengan tujuan menjaring aspirasi dan kebutuhan untuk mencapai hasil yang maksimal.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi, unsur Forkopimda, Sekda, para asisten, staf ahli, kepala OPD di lingkungan Pemkab Madina, pimpinan instansi vertikal, BUMD, ketua partai politik, insan pers, dan ormas.
(mdc/mdz)
