MEDAN – Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) yang digelar Wakil Ketua DPRD Kota Medan H. Zulkarnaen, S.K.M. di Jalan Tuamang, Medan Tembung, Sabtu (26/9/2026), berlangsung tidak sekadar membahas Pancasila.
Di tengah penyampaian materi tentang nilai moral dan etika publik, warga juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Mulai dari tawuran remaja, penggunaan gadget, akses Identitas Kependudukan Digital (IKD), hingga persoalan bantuan sosial.
Dalam kegiatan bertema “Pancasila sebagai Sumber Nilai Moral dan Etika Publik” itu, Zulkarnaen mengajak masyarakat, terutama generasi muda, tidak hanya menghafal Pancasila, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
“Pancasila berkedudukan sebagai sumber nilai moralitas dan etika publik. Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Zulkarnaen.
Ia mengatakan nilai-nilai Pancasila bisa dimulai dari hal sederhana, seperti cara bertetangga, berinteraksi dengan masyarakat hingga membangun hubungan yang baik di dalam keluarga.
“Jadikanlah Pancasila sebagai sumber moral dalam kehidupan kita, baik dalam bertetangga, bermasyarakat maupun dalam kehidupan rumah tangga,” katanya.
Warga Curhat Soal Tawuran Remaja
Persoalan tawuran menjadi salah satu keluhan yang cukup mendapat perhatian dalam sesi dialog.
Cinta Marito Siregar, warga Lingkungan 13 Jalan Tuamang, mengaku resah dengan perilaku sejumlah remaja yang kerap mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan. Warga juga disebut tidak berani menegur karena khawatir mendapat respons kasar.
“Kami selalu menjadi ketakutan. Warga sekitar juga tidak berani menegur karena sikap brutal dari para remaja tersebut. Bahkan tak jarang mereka tawuran sehingga membuat warga resah,” ungkap Cinta.
Ia juga mengeluhkan sepeda motor yang kerap diparkirkan di sekitar tempat usahanya sehingga mengganggu aktivitas warga.
Menanggapi persoalan tersebut, Lurah Sidorejo Hilir Muhammad Fauzan Harahap mengatakan pihak kelurahan bersama unsur kewilayahan telah menyiapkan mekanisme untuk menjaga ketertiban lingkungan.
Menurut Fauzan, terdapat posko gabungan dan posko ketertiban umum yang melibatkan kepala lingkungan serta unsur terkait.
“Kalau ada tawuran atau kejadian lainnya, silakan segera menghubungi kepala lingkungan. Kami juga akan turun langsung apabila ada persoalan di wilayah,” katanya.
Pendidikan Moral Pancasila Diminta Diperkuat
Persoalan perilaku remaja kemudian dikaitkan dengan pendidikan moral.
Hartoyo, warga Jalan Tuamang, meminta DPRD Medan ikut mendorong penguatan kembali pendidikan moral Pancasila di sekolah.
Ia bahkan mengusulkan agar materi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) kembali mendapat ruang dalam pendidikan generasi muda.
“Dulu ada Pendidikan Moral Pancasila dan penataran P4. Saya mohon bagaimana pendidikan moral Pancasila itu bisa diaktifkan atau dibuat kembali dan diajarkan kepada anak-anak didik sekarang,” ujarnya.
Zulkarnaen mengatakan aspirasi tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu dibahas bersama pemerintah daerah.
“Inilah yang menjadi pekerjaan rumah dan tanggung jawab kami. Bagaimana materi pendidikan moral Pancasila bisa kembali diperkuat,” kata Zulkarnaen.
Ia menyebut DPRD Medan telah membicarakan kemungkinan penguatan pendidikan moral Pancasila dengan Pemerintah Kota Medan.
“Kami sedang menggodok bagaimana nantinya pendidikan moral Pancasila ini bisa dimasukkan dalam kebijakan daerah, sehingga anak-anak kembali mendapatkan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila,” jelasnya.
Menurut Zulkarnaen, penguatan nilai Pancasila menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan di tengah persoalan generasi muda, seperti tawuran, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan judi online.
Gadget Juga Jadi Perhatian
Selain persoalan lingkungan, Zulkarnaen mengingatkan para orang tua mengenai penggunaan gadget oleh anak-anak.
Menurutnya, perkembangan teknologi membuat pola komunikasi di dalam keluarga ikut berubah. Anak-anak kini lebih mudah menghabiskan waktu dengan telepon seluler dan perangkat digital.
“Sekarang zaman serba digital. Pertemuan antara anak dan orang tua juga semakin berkurang. Anak pulang sekolah masuk kamar, sehingga interaksi dengan keluarga menjadi jauh,” katanya.
Karena itu, ia meminta orang tua tetap mengawasi penggunaan gadget dan membatasi waktu anak menggunakan telepon seluler.
“Saat ini perubahan perilaku anak banyak dipengaruhi penggunaan gadget seperti handphone. Awasi dan batasilah penggunaan gadget bagi anak-anak. Utamakan kebersamaan dalam keluarga,” pesannya.
Zulkarnaen juga mengaku prihatin setelah menemukan masih ada pelajar yang belum menghafal Pancasila maupun memahami nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa.
“Kita ingin kembali menggemakan rasa cinta terhadap tanah air dan Pancasila,” ujarnya.
Warga Tanya Soal IKD
Tidak hanya persoalan remaja, warga juga memanfaatkan forum Wasbang untuk menyampaikan persoalan administrasi kependudukan.
Fany, salah seorang warga, mempertanyakan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), khususnya bagi warga lanjut usia atau masyarakat yang tidak memiliki telepon seluler.
“Kalau satu handphone harus satu warga dan satu akun, bagaimana solusinya bagi warga yang sudah tua dan tidak punya handphone?” tanyanya.
Lurah Sidorejo Hilir Muhammad Fauzan Harahap mengatakan warga yang mengalami kesulitan menggunakan layanan digital tidak perlu khawatir.
Menurutnya, masyarakat dapat datang langsung ke kantor kelurahan untuk mendapatkan bantuan dari operator Dukcapil.
“Kalau ada warga yang gaptek atau belum bisa mengakses IKD, bisa datang ke kantor lurah. Di sana ada operator Dukcapil yang akan membantu,” jelas Fauzan.
Kelurahan, lanjutnya, juga dapat membantu masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan sosial melalui perangkat kewilayahan.
Lansia Pertanyakan Bantuan PKH
Persoalan bantuan sosial juga muncul dalam dialog.
Saniah, seorang lansia yang mengaku tinggal seorang diri di rumah warisan orang tuanya, menyampaikan bahwa dirinya belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Zulkarnaen menjelaskan, persoalan bantuan sosial berkaitan dengan pendataan dan klasifikasi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, warga yang merasa memenuhi kriteria perlu memastikan data kependudukan dan data sosialnya sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Kalau merasa layak mendapatkan bantuan, silakan dicek datanya. Kalau ada yang tidak sesuai, bisa disampaikan melalui kelurahan untuk dilakukan perbaikan sesuai prosedur,” katanya.
Wasbang Jadi Ruang Warga Menyampaikan Keluhan
Zulkarnaen menegaskan kegiatan Wasbang tidak hanya menjadi tempat menyampaikan materi mengenai Pancasila dan wawasan kebangsaan.
Menurutnya, forum seperti ini juga penting untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia berharap pembentukan karakter generasi muda dapat berjalan beriringan dengan upaya menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman.
“Nilai-nilai Pancasila harus kembali kita tanamkan kepada anak-anak sejak dini. Bukan sekadar dihafalkan, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Medan Tembung Idris, Lurah Sidorejo Hilir Muhammad Fauzan Harahap, Babinsa Sidorejo Hilir Sertu Idham Kholil, serta Ustaz H. Sabam S. Situmorang. (Red)