www.tribunmerdeka.com/ – Medan. Fraksi Partai Nasdem DPRD Medan kritisi R APBD 2027. Dalam penggunaan tetap nantinya Pemko Medan diingatkan agar tetap konsisten dan fokus menjalankan pembangunan dengan skala prioritas. Segala sumber daya yakni keuangan, SDA dan SDM harus dikelola secara maksimal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kritik dan sorotan itu disampaikan dr Faisal Arbie M Biomed dalam pemandangan Fraksi Nasdem DPRD Medan terhadap Rancangan APBD Kota Medan TA 2027 di acara rapat paripurna gedung dewan, Senin (5/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Hj Sri Rezeki, H Zulkarnaen S Kom dan Hadi Suhendra. Paripurna juga dihadiri para anggota DPRD Medan dan difasilitasi Plt Sekwan Erisda Hutasoit dan Andreas Willy Simanjuntak.Turut hadir Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas dan para pimpinan OPD Pemko Medan.
Faisal Arbie mengatakan, dengan begitu arah dan kebijakan APBD 2027 diutamakan kesejahteraan. Pengelolaan keseluruham nantinya diharapkam akan menjadi stimulus perekonomian kota yakn berdampak peningkatan pendapatan masyarakat. “Maka proses penyusunan dan perencanaan APBD 2027 harus sinergi atau kolaborasi Pemko Medan dan DPRD.
Seiring dengan itu, dr Faisal memberikan sorotan dan kritikan hendaknya APBD Pemko Medan harus mampu menjawab aspirasi rakyat dan menjadi jiwa APBD.
Aartinya, harapan warga hendaknya terjawab seperti jalan lingkungan layak, air bersih mudah diakses, layanan kesehatan adil, sekolah tidak membebani orang tua, dan rumah ibadah semua agama diperhatikan.
Menurut Faisal, keluhan warga seperti bansos tidak tepat sasaran. Banyak yang layak dapat tapi terhalang kuota. Hal itu harus jadi perhatian serius Pemko Medan.
Begitu juga dengan pedagang pelaku UMKM. Kondisi mereka paling menyentuh Fraksi Nasdem. Maka diminta pedagang kecil supaya menjadi perhatian serius Pemko Medanyang saat ini tertekan kenaikan biaya usaha dan daya beli turun.
“Kita selalu sebut UMKM tulang punggung ekonomi, maka keberpihakan harus terlihat di anggaran. Pedagang kecil tidak minta dikasihani. Mereka ingin dagangannya laku, usahanya hidup, pulang bawa penghasilan untuk keluarganya. Ketika satu usaha kecil tutup, di belakang pintu toko itu ada keluarga yang kehilangan penghasilan,” tegas Faisal Arbie asal politisi dapil II wilayah Medan Utara itu.
Selanjutnya, Faisal Arbie yang berprofesi dokter itu, minta evaluasi menyeluruh program Universal Health Coverage (UHC). UHC jangan berhenti di status kepesertaan aktif saja.
“Masyarakat harus benar-benar dapat pelayanan saat butuh pertolongan. Keluhan rujukan masih kita terima. Penumpukan pasien di IGD, keterbatasan kamar rawat inap dan ICU harus diperhatikan. Kita harus lihat dari posisi keluarga pasien, mereka datang dalam keadaan takut, bingung, dan berharap keluarganya segera ditolong,” pungkasnya.
(mdc/zan)