MEDAN – Pengamalan Pancasila dinilai tidak cukup hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial atau hafalan lima sila. Nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelayanan publik yang diterima masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Zulkarnaen SKM, saat melaksanakan kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) bertema “Pancasila sebagai Sumber Nilai, Moral, dan Etika Publik” di Jalan Belat Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Sabtu (24/10/2026).
Kegiatan yang diikuti ratusan peserta tersebut tidak hanya menjadi forum untuk membahas wawasan kebangsaan, tetapi juga menjadi ruang bagi warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari pelayanan kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan hingga kondisi infrastruktur.
Zulkarnaen menegaskan, persoalan yang disampaikan masyarakat tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pengamalan Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
“Nilai-nilai kemanusiaan harus terus kita hidupkan. Saling membantu dan bergotong royong, baik dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat maupun di lingkungan keluarga, merupakan bagian dari pengamalan Pancasila,” ujar Zulkarnaen.
Warga Sampaikan Beragam Keluhan Pelayanan Publik
Dalam sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan persoalan yang mereka alami di lingkungan masing-masing.
Keluhan yang muncul antara lain terkait pelayanan kesehatan, dugaan ditemukannya obat kedaluwarsa, pengurusan surat keterangan ahli waris, bantuan sosial bagi warga yang memiliki perbedaan domisili dengan alamat pada KTP, proses pengangkatan kepala lingkungan hingga kondisi jalan yang mengalami kerusakan.
Zulkarnaen meminta berbagai persoalan tersebut tidak dianggap sebagai persoalan administratif semata. Menurutnya, pelayanan publik harus berorientasi pada kepentingan dan keselamatan masyarakat.
Terkait persoalan obat, ia mengingatkan masyarakat agar lebih teliti terhadap obat maupun makanan yang dikonsumsi. Apabila menemukan produk yang telah kedaluwarsa, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.
Ia juga mendorong masyarakat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia, termasuk program pemeriksaan kesehatan gratis, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh hak atas pelayanan kesehatan yang layak.
“Pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan hidup yang lebih baik,” tegasnya.
Keadilan Sosial Harus Dirasakan Masyarakat
Menurut Zulkarnaen, sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia mencontohkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sebagai salah satu bentuk implementasi keadilan sosial. Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat, menurutnya, dapat menjadi salah satu upaya memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain pendidikan, aspek kesehatan, bantuan sosial dan pelayanan dasar lainnya juga harus menjadi perhatian.
“Nilai keadilan sosial harus benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Sementara terkait pengurusan surat keterangan ahli waris, Zulkarnaen mengingatkan warga untuk melengkapi dokumen serta persyaratan administrasi yang ditetapkan. Jika mengalami kendala, masyarakat didorong berkoordinasi dengan pihak kelurahan maupun kecamatan.
Untuk bantuan sosial, ia menjelaskan bahwa persyaratan administrasi dan domisili perlu diperhatikan agar penyaluran bantuan pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Pengangkatan Kepala Lingkungan Diminta Transparan
Persoalan lain yang mencuat dalam dialog adalah proses pengangkatan kepala lingkungan. Warga mempertanyakan mekanisme perekrutan serta minimnya informasi mengenai calon kepala lingkungan di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kecamatan Medan Tembung, Affan Fandy Harahap, menjelaskan bahwa informasi mengenai perekrutan telah disampaikan melalui pengumuman di kelurahan dan media sosial.
Menurutnya, pengumuman juga ditempel di sejumlah lokasi untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi digital.
Sementara itu, Lurah Sidorejo, Daniel Simanjuntak, menjelaskan bahwa proses pengangkatan kepala lingkungan mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 sebagaimana disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa calon kepala lingkungan harus memenuhi persyaratan administrasi, memperoleh dukungan warga sesuai ketentuan, serta menjalani proses verifikasi berkas dan pemeriksaan lapangan.
Penjelasan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tahapan perekrutan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lingkungan.
Persatuan dan Gotong Royong Jadi Kekuatan Masyarakat
Selain berbicara mengenai pelayanan publik, Zulkarnaen mengajak masyarakat menjaga persatuan dan menghindari berbagai bentuk perpecahan.
Ia mengingatkan bahwa semangat persatuan merupakan salah satu kekuatan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Karena itu, nilai tersebut harus terus diwariskan kepada generasi muda.
Menurutnya, sila pertama mengajarkan pentingnya kehidupan beragama dan sikap saling menghormati. Sila kedua menekankan kepedulian terhadap sesama, sedangkan sila ketiga menjadi landasan untuk menjaga persatuan.
Sementara sila keempat mengajarkan pentingnya musyawarah, kebijaksanaan dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan.
Dalam konteks pemerintahan, Zulkarnaen mengatakan para wakil rakyat memiliki tanggung jawab memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mendorong kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik.
Pancasila Harus Hadir dalam Kehidupan Nyata
Zulkarnaen menegaskan bahwa pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan tidak boleh berhenti pada pemahaman teori.
Menurutnya, Pancasila harus diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti kepedulian terhadap sesama, gotong royong, kejujuran, penghormatan terhadap perbedaan serta tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.
Ia juga mengajak warga tidak ragu menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang dihadapi, selama dilakukan secara santun dan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya tugas pemerintah atau aparat. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dan saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Danramil 03/Medan Denai Kapten Inf Hendri Sihombing, Sekretaris Kecamatan Medan Tembung Affan Fandy Harahap, Lurah Sidorejo Daniel Simanjuntak serta tokoh agama H Syamsul Rijal. (Red)